Setiap negara tentunya memiliki sejarah sistem perekonomian. Begitu juga Indonesia, sistem demi sistem telah dilalui dengan segala keberhasilan dan kegagalannya. Sejarah perkembangan itu tidak terlepas dari segala aspek yang melingkupinya seperti faktor politik, sosial, budaya, teknologi, serta perubahan sistem perekonomian dunia.
Secara singkat, sejarah sistem perekonomian Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemerintahan Orde Lama == (1950-1966)
# Kondisi politik:
Ø Indonesia menghadapi 2 perang besar dengan Belanda
Ø Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan
Ø Manajemen ekonomi makro yang buruk
Ø Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%
Ø Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation)
Ø Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta
Ø Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung
Ø Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi
Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:
a) Periode 1945 – 1950.
b) Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)
ü Banyak partai politik
ü Sektor formal: pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing serta berorientasi ekspor memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB.
ü Pada masa ini terjadi 8 kali perubahan kabinet:
þ Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
þ Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
þ Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
þ Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah
þ Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
þ Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
þ Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960
þ Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.
c) Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
ü Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.
ü Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis
ü Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965
2. Pemerintahan Orde Baru == (1966-Mei 1998)
ü Sejak Maret 1966.
ü Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial. Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
ü Kondisi perekonomian Indonesia:
(a) ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
ü Prioritas kebijakan ekonomi:
(a) Memerangi hiperinflasi
(b) Mencukupkan persediaan pangan (beras)
(c) merehabilitasi prasaran perekonomian
(d) Peningkatan ekspor
(e) Penyediaan lapangan kerja
(f) Mengundang investor asing
Program ekonomi orde baru mencakup:
(a) Jangka pendek
· Juli – Desember 1966 untuk program pemulihan
· Januari – Juni 1967 untuk tahap rehabilitasi
· Juli – Desember 1967 untuk tahap konsolidasi
· Januari – Juni 1968 untuk tahap stabilisasi
(b) Jangka panjang yang berupa Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) mulai April tahun 1969.
Dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah:
(a) Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang (balanced budget policy)
(b) Pembentukan IGGI
(c) Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
· UU tahun 1967 tentang Perbankan
· UU tahun 1968 tentang Bank Sentral
· Uu tahun 1968 tentang Bank Asing
(d) Menjadi anggota kembali IMF
(e) Pemberian peran yang lebih besar kepada bank bank dan lembaga keuangan lain sebagai ’”agen pembangunan”. Dengan memobilisasi tabungan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memainkan peranan penting untuk pembangunan pasar uang dan pasar modal.
Mulai 1 April 1969, Program pembangunan jangka panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dengan sasaran:
(a) stabilitas perekonomian
(b) pertumbuhan ekonomi
(c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA I >> 1969 – 1974 dengan sasaran:
(a) stabilitas perekonomian;
(b) pertumbuhan ekonomi; dan
(c) pemerataan hasil pembangunan
REPELITA II >> 1974 – 1979 dengan sasaran:
(a) pertumbuhan ekonomi;
(b) pemerataan hasil pembangunan; dan
(c) stabilitas perekonomian
REPELITA III >> 1979 – 1984
REPELITA IV >> 1984 – 1989
REPELITA V >> 1989 – 1994
REPELITA VI >> 1994 – 1999 dengan sasaran:
(a) pemerataan hasil pembangunan;
(b) pertumbuhan ekonomi dan
(c) stabilitas perekonomian
3. Pemerintahan Transisi (Habibie) == (Mei 1998-November 1999)
1) Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi terhadap prospek ekonomi Thailand dalam jangka pendek. Pemerintah Thailand mengintervensi dan didukung oleh bank sentral Singapora, tapi tidak mampu menstabilkan kurs Bath, sehingga bank sentral Thailand mengumumkan kurs bath diserahkan pada mekanisme pasar. Pada 2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US$ antara 15% - 20%.
2) Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500,- menjadi Rp 2.650,-). BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.
ü Langkah konkrit untuk mengatasi krisis:
1) Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara
2) BI melakukan intervensi ke bursa valas
3) Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997
4) Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat
4. Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid) == (2000-2001)
Ø Target:
a) Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor
b) Menuntaskan masalah KKN
c) Menegakkan supremasi hukum
d) Penegakkan hak asasi manusia
e) Pengurangan peranan ABRI dalam politik
f) Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)
Ø Kondisi:
a) Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)
b) Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
c) Kondisi moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)
d) Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR
e) Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar
f) Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
g) Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
5. Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S) == (2001-2004)
Ø Mulai pertengahan 2001 dengan kondisi:
· SBI 17%
· Bunga deposito 18%
· Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN
· Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA), ketidakstabilan politik, dan belum ada kepastian hukum.
6. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (era SBY-JK) == (2004-2009)
Pada periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
7. Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid II (era SBY – Boediono) == (2009-2014)
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu :
1. BI rate
2. nilai tukar
3. operasi moneter
4. kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sumber :
0 komentar Blogger 0 Facebook
Posting Komentar